Dilarang Sembahjang Djoem’ah Tanpa Idzin Boepati (1930)

Mesjid Agung 1

Garoet doeloe menjadi salah satu daerah penting di Hindia Belanda. Selain sebagai tempat banyak perkebunan besar berada, juga merupakan destinasi utama wisata hingga banyak didatangi orang-orang bule. Tentu, tingkat keamanan yang tinggi harus dijaga, dan sekecil apapun potensi yang mengancam keamanan itu harus ditangani secepat mungkin. Bahkan, mesjid-mesjid yang akan menyelenggarakan sholat Jumat pun mesti punya ijin dari bupati!

***

Syahdan, PSII (Partai Sarekat Islam Indonesia) Malangbong mempunyai satu mesjid di kampung Panyingkiran, onderdistrict Malangbong, yang didirikan kira-kira pada tahun 1913. Mesjid tersebut, selain menjadi tempat ibadah, juga digunakan sebagai tempat musyawarah dan lain-lain kegiatan, pendek kata sebagai “poesat bagi sekalian kaoem P.S.I..I. Malangbong”. Di rumah ibadah ini diselenggarakan pula sholat Jumat.

Semua berlangsung begitu, sampai tiba-tiba Hoesain, nadhir dan imam mesjid itu, dipanggil naib (kepala “kantor urusan agama”) Malangbong pada awal April 1930. Hoesain bertemu dengan naib beserta bawahannya. Naib Malangbong mempertanyakan tentang mesjid yang didirikan PSII, dan sholat Jumat yang dilaksanakan di sana. Dua jam perdebatan berlangsung, tapi pihak naib ternyata tidak mampu menjelaskan alasan keabsahan pendirian sholat Jumat. Naib Malangbong “beloem dapat alasan dalam sjara’ Islam oentoek membatalkan atau tidak mengesahkan Sembahjang Djoem’ah, jang diadakan dalam masdjid di Panjingkiran”. Pertemuan berakhir tanpa kesimpulan.

Seminggu kemudian, Hoesain dipanggil lagi. Sekarang pertemuan berlangsung di mesjid kaum Malangbong. Bukan hanya Hoesain saja yang dipanggil, tetapi hadir juga beberapa kiayi atau ajengan. Persoalan yang diangkat tetap mengenai pendirian sholat Jumat di mesjid Panyingkiran tersebut. Dan sekarang bukan perdebatan perkara syariat Islam tentang keabsahan sholat Jumat yang menjadi pokok persoalan, melainkan tentang: “….apakah sdr. Hoesain soedah meminta dan mendapat idzin dari Boepati Garoet boeat mendirikan Sembahjang Djoem’ah tadi”.

***

Suratkabar Fadjar Asia, berturut-turut pada edisi tanggal 11, 21, dan 30 April 1930 mengangkat perkara “sembahjang Djoem’ah” di mesjid Panyingkiran ini. Penulisnya, S.M. Kartosoewirjo, redaktur Fadjar Asia. Fadjar Asia mengecam dawoeh kandjeng boepati” yang mensyaratkan ijin bupati untuk pendirian sholat Jumat. Bupati Garoet saat itu adalah R.A.A.M. Moesa Soeria Kertalegawa.

Pandangan Fadjar Asia ini antara lain dituangkan dalam artikel berjudul: “Tentang Sembahjang Djoem’ah dan Pendirian Masdjid (P.S.I.I. Malangbong Mendapat Ganggoean)”, Boepati dan Agama Islam, dan Hendak Damai Ataoekah Mengganggoe”.

Suratkabar Fadjar Asia merupakan suratkabar yang dirintis oleh HOS Tjokroaminoto dan H. Agus Salim. Slogannya adalah “soerat chabar penerangan Islam tentang agama, adab dan politiek.” Meskipun Fadjar Asia dipimpin dan dikelola oleh tokoh-tokoh Sarekat Islam, namun menyatakan diri bukan organ PSII. Disebutkan: “Fadjar Asia adalah media pergerakan oemoem khoesoes pergerakan Islam Indonesia jang menoedjoe maksoed mentjapai kemerdekaan Negara Indonesia.

***

Sesungguhnya, dalam satu perdebatan di Volksraad, parlemen semu jaman Hindia Belanda, persoalan sholat Jumat ini pernah dibahas. Menjawab sebuah mosi yang diajukan ke Volksraad, maka pemerintah saat itu memberikan jawaban bahwa “oentoek mendirikan Sembahjang Djoem’ah tidak diwadjibkan minta dan mendapat idzin dari boepati”. Dan alasan ini pula yang disampaikan oleh pihak PSII Malangbong kepada naib Malangbong. Dikatakan, naib dan bawahannya tidak mengeluarkan pemandangan terkait jawaban pemerintah di Volksraad itu. Katanya, “mereka itoe tjoema dapat perintah dari ,,kandjeng” boepati dan mereka tidak bermaksoed bikin apa2”.

Pihak PSII menduga, pada pokoknya “mereka itoe boekannja hendak bermoesjawarat tentang agama, tetapi maksoednja ta’ lain melainkan hendak merintangi pergerakan, teristimewa menghalang-halangi pergerakan seperti P.S.I.I., jang berangan2 hendak mentjapai kemerdikaan bangsa, tanah air dan agama, agar soepaja sjara’ agama Islam dapat berlakoe atas tiap2 langkah, gerak dan hal ihwal kita”. Ya, kandjeng boepati Moesa Soeria Kartalegawa memang dikenal sebagai loyalis kolonial Belanda. Bahkan, saat Indonesia sudah merdeka pun, tak segan Moesa Soeria Kartalegawa berupaya mendirikan Negara Pasundan yang pro Van Mook (baca Riwayat Buram Seorang Oud-Regent van Garoet: “Soeria-Nica-Legawa”).

***

Eskalasi isu pelarangan sholat Jumat pun semakin meningkat. Tak mampu ditangani oleh pejabat setingkat naib, maka permasalahan ini mulai ditangani oleh Wedana Tjibatoe. Saat itu, onderdistrict Malangbong sudah menjadi bagian kewedanaan Tjibatoe.

Pada malam tanggal 15 April 1930, bertempat di balai desa Malangbong, di hadapan pimpinan dan anggota PSII Malangbong yang hadir, Wedana Tjibatoe menyampaikan kembali apa yang sudah disebut oleh naib Malangbong, bahwa perkara mendirikan “Sembahjang Djoem’ah” ini mesti minta ijin kepada bupati, sebab dawoeh kandjeng boepati” itu bersandarkan kepada “bijblad” dan permusyawaratan para ulama.

Ringkasnya, pidato Wedana Tjibatoe ini menyebutkan bahwa Boepati dan Wedana tjampoer dalam hal pendirian Sembahjang Djoem’ah itoe boekannja bermaksoed hendak merintangi, tetapi hendak membereskan dan menjentausakan oeroesan agama dan pergaoelan hidoep di dalam daerahnja. Dan kepada pihak PSII Malangbong, diminta dan diharap dengan sangat olehnya, soepaja dengan ridha dan ichlas hati agar memboebarkan sembahjang Djoem’ah itoe, karena tidak sah (ja’ni: tidak minta dan mendapat idzin dari boepati), dan kalau tidak soeka boebar, hendaklah masdjid itoe dipindahkan di tempat lain.

***

Tak lama, naib Malangbong kemudian berhenti dari jabatannya. Tidak diketahui apakah dipecat atau berhenti karena permintaan sendiri. Sepertinya terkait dengan soal ketidakberdayaan naib Malangbong menjalankan dawoeh kandjeng boepati” untuk melarang penyelenggaraan sholat Jumat di kampung Panyingkiran.

Sehubungan kekosongan jabatan ini, maka wedana Tjibatoe, asisten wedana Malangbong, dan asisten wedana Lewo memajukan satu kandidat naib, yaitu chalifah (wakil naib) dari Lewo. Usulan ini kemudian disampaikan kepada Boepati Garoet. Tetapi bagaimanakah jawaban Boepati Garoet atas usulan ini? Begini: chalifah Lewo boleh menjadi naib, dengan syarat harus bisa “membatalkan dan memboebarkan sembahjang Djoem’ah di masdjid Hoesain.

Huhh…

[M.S]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s